Bawaslu Selayar Gandeng Disdukcapil, Perkuat Konsolidasi Demokrasi Berbasis Data Kependudukan
SELAYARKINI - Upaya memperkuat fondasi demokrasi terus digencarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini, Bawaslu membangun sinergi strategis bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang menitikberatkan pada pentingnya validitas data kependudukan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan Bawaslu dalam memastikan kualitas demokrasi tidak hanya dijaga pada tahapan pemilu, tetapi juga diperkuat di luar tahapan melalui kolaborasi lintas sektor.
Dalam konsolidasi tersebut, isu utama yang mengemuka adalah pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai basis utama dalam penyusunan daftar pemilih. Hal ini menjadi krusial mengingat kualitas data pemilih sangat menentukan integritas proses demokrasi secara keseluruhan.
Bawaslu menegaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan data yang valid dan mutakhir. Oleh karena itu, peran Disdukcapil dinilai sangat strategis dalam menyediakan data administrasi kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, forum konsolidasi ini juga menjadi ruang dialog antara kedua lembaga dalam menyamakan persepsi terkait pengelolaan data, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan seperti keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, mobilitas penduduk, hingga sinkronisasi data antar instansi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan Disdukcapil, guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Langkah konsolidatif ini sekaligus menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana memastikan setiap warga negara terdata dengan benar dan memiliki hak pilih yang terlindungi.
Sinergi antara Bawaslu dan Disdukcapil menjadi sinyal kuat bahwa penguatan demokrasi di Selayar kini bergerak ke arah yang lebih substansial berbasis data, kolaborasi, dan komitmen menjaga hak konstitusional warga.
