Lambannya Inspektorat Selayar Tangani Dugaan Penyimpangan Dana Desa Bonea, Pemerhati Hukum Soroti Profesionalisme Pemeriksaan
.jpeg)
SELAYARKINI – Lambannya penanganan dan pemeriksaan dugaan penyimpangan Dana Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, kembali menjadi sorotan. Pemerhati hukum, Mukti, mempertanyakan mengapa hingga tahun 2025 kasus ini belum juga terselesaikan, padahal dugaan penyimpangan terjadi pada 2022-2023.
"Kenapa pemeriksaan atau temuan di Desa Bonea begitu lama hingga kita belum mengetahui kerugian negara secara pasti? Ini kasus 2022-2023, dan setiap akhir tahun ada pemeriksaan dari Inspektorat. Seharusnya di akhir 2023, saat Inspektorat turun, sudah ada hasilnya. Jika ada temuan, bisa langsung diputuskan apakah ada penambahan volume pekerjaan atau pengembalian uang," ujar Mukti.
Menurutnya, seharusnya jika ada indikasi kerugian negara, pemeriksaan dapat segera dilakukan secara profesional dan transparan. Jika menunggu hingga bertahun-tahun, dikhawatirkan anggaran Dana Desa selanjutnya digunakan untuk menutup temuan sebelumnya, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan lebih lanjut.
Mukti juga menyoroti bahwa jika pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi atau Inspektorat Pusat, kemungkinan hasilnya akan lebih akurat. "Mereka lebih profesional dalam menilai volume pekerjaan serta kualitas mutu pembangunan. Jika ada kerugian negara di akhir tahun, maka BPK bisa langsung meminta pengembalian dana tanpa harus menunggu berlarut-larut," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemeriksaan yang cepat dan tepat untuk menghindari kesalahan serta manipulasi anggaran. Jika temuan tidak segera ditindaklanjuti, maka kepala desa yang bersangkutan bisa saja menggunakan Dana Desa tahun berikutnya untuk menutup masalah sebelumnya, yang jelas merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran.
Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan efektivitas pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten. Evaluasi terhadap kinerja lembaga pengawas dinilai sangat diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di desa-desa lain.
