Transparansi Program MBG Selayar Dipertanyakan, Pemda Tak Punya Wewenang
SELAYARKINI – Polemik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menguat. Hingga kini, data penerima manfaat maupun mekanisme pengawasan program tersebut masih simpang siur dan terkesan ditutup-tutupi.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi untuk anak sekolah justru menuai tanda tanya besar. Pasalnya, publik sulit memperoleh informasi terkait siapa penerima manfaat, bagaimana pengawasan dijalankan, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab.
Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Selayar, Masdar, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan maupun pengawasan program ini.
“Saya sebagai Kepala Dinas tidak mengetahui data penerima MBG. Koordinasi dari pihak SPPG tidak terjalin, bahkan Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam pengawasan,” tegas Masdar.
Pernyataan itu justru berbanding terbalik dengan sikap pihak SPPG (penyelenggara program), yang menolak memberikan data dengan alasan adanya prosedur koordinasi wilayah.
“Kami tidak bisa langsung memberikan data karena ada koordinator wilayah. Apalagi kepada media, ada prosedurnya,” kata salah satu pengelola SPPG saat ditemui di ruang Sekretaris Disdikpora Selayar, Jumat (26/09/2025).
Pertemuan antara Kadisdikpora, sejumlah pengelola SPPG, serta aparat terkait berlangsung di kantor Disdikpora Selayar. Namun, bukannya menghasilkan kejelasan, publik justru semakin bingung.
Karena di satu sisi, Pemda mengaku tidak tahu-menahu soal data maupun teknis MBG. Di sisi lain, pihak SPPG enggan membuka informasi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi serta potensi penyimpangan program.
Masyarakat kini menilai Pemda hanya jadi penonton dalam program yang seharusnya melibatkan pemerintah daerah secara penuh. Pertanyaan pun terus menggantung: siapa yang berwenang memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran?
Jika dibiarkan, program MBG yang digadang-gadang membawa manfaat gizi bagi ribuan anak sekolah di Bumi Tanadoang bisa berakhir hanya sebatas slogan, tanpa kepastian nyata bagi penerima manfaat.
Hasil penelusuran Selayarkini.com, hingga hari ini wewenang pengawasan dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam program MBG Selayar masih belum jelas.
