MBG Jadi Sorotan, Selayar Masih Tanda Tanya Soal Penanggung Jawab
SELAYARKINI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini jadi sorotan setelah sejumlah daerah di Indonesia diguncang kasus dugaan keracunan massal. Dari Bogor, Cianjur, PALI hingga Banggai Kepulauan, ratusan siswa jatuh sakit usai menyantap makanan MBG.
Di Bogor, Jawa Barat, 210 siswa dari delapan sekolah dilaporkan keracunan. Dinas Kesehatan menemukan bakteri Salmonella dan E. coli pada menu telur ceplok dan tumis tahu toge. “Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden tersebut,” tulis CNN Indonesia (12/5/2025).
Sementara di Cianjur, 78 siswa dan beberapa guru MAN 1 dan SMP PGRI 1 juga mengalami gejala keracunan. Kompas.com (22/4/2025) menyebut Dinas Kesehatan setempat bahkan menetapkan kasus itu sebagai KLB.
Kasus besar juga terjadi di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan. Regional Kompas.com (5/5/2025) memberitakan 121 siswa dari PAUD hingga SMA mual, sakit perut, dan pusing usai makan menu ikan tongkol suwir, tempe goreng, tumis jagung siam, dan nasi.
Belum berhenti di situ, Detik.com (25/9/2025) melaporkan lebih dari 250 siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan MBG.
Rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Publik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya penanggung jawab utama program MBG di daerah? Apakah berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, atau pihak penyedia lokal yang ditunjuk?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait struktur tanggung jawab MBG di Selayar. Padahal, transparansi soal ini penting agar masyarakat merasa aman dan yakin program berjalan tanpa risiko bagi kesehatan siswa.
Kasus di daerah lain menjadi peringatan bagi Selayar untuk memperketat pengawasan. Mulai dari dapur penyedia, pemeriksaan sampel makanan secara rutin, hingga penerapan standar kebersihan yang ketat, perlu segera dilakukan sebelum masalah serupa terjadi di wilayah ini.
Pertanyaannya, apakah Pemkab Selayar akan segera memberi jawaban jelas kepada publik, atau masyarakat harus menunggu sampai ada kasus yang terjadi baru kemudian bertindak?
