SELAYAR DITELANTARKAN, IKAN DISEDOT DAERAH LAIN – PROGRAM KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TANPA SELAYAR!
SELAYARKINI – Sebuah ironi besar kembali menimpa Kabupaten Kepulauan Selayar. Lautnya yang luas, kaya, dan menjadi penyangga utama perikanan Sulawesi Selatan, justru diabaikan Pemerintah Pusat.
Dalam program Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama tahun 2025, nama Selayar sama sekali tidak tercantum. Padahal, daerah ini adalah penghasil ikan terbesar yang selama ini menopang daerah lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya menetapkan enam daerah: Makassar, Takalar, Bone, Bulukumba, Jeneponto, dan Sinjai. Selayar absen total!
Legislator Fraksi NasDem DPRD Selayar, Arsil Ihsan, angkat suara keras.
“Kalau mau jujur, hasil ikan dari enam daerah itu sebagian besar justru berasal dari laut Selayar. Ironis, hasil kita dipakai, tapi giliran program, kita ditinggal,” tegas Arsil.
IKAN SELAYAR BERUBAH IDENTITAS
Data resmi menunjukkan, lebih dari 100 ribu ton hasil laut Selayar setiap tahun justru dibawa keluar: ke Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, hingga Makassar.
Begitu sampai di sana, hasil tangkapan itu tidak lagi diakui sebagai produksi Selayar, melainkan diklaim sebagai hasil daerah penerima.
Bahkan, nelayan dari luar Selayar pun kerap menangkap ikan langsung di perairan Selayar. Namun data hasil tangkapan tetap dicatat atas nama daerah asal nelayan, bukan Selayar.
“Beginilah cara Selayar diperas. Laut kita disedot, tapi nama kita dihapus. Dan sekarang, pemerintah pusat menambah pil pahit dengan tidak memasukkan Selayar dalam program strategis perikanan nasional,” sindir Arsil.
DATA POTENSI IKAN SELAYAR TAK TERBANTAHKAN
Dinas Perikanan dan Kelautan mencatat, potensi lestari perikanan Selayar mencapai 168.380 ton/tahun.
- Ikan pelagis: 77.238 ton/tahun
- Ikan demersal: 104.546 ton/tahun
Selain itu, perairan Selayar juga merupakan jalur migrasi tuna dengan probabilitas 70–80 persen setiap Oktober–Desember. Fakta ilmiah ini menunjukkan betapa strategisnya laut Selayar dalam mendukung industri perikanan nasional.
DITELANTARKAN PUSAT, DIABAIKAN DAERAH
Arsil menilai, kebijakan ini bukti nyata bahwa Selayar hanya dijadikan ladang produksi, tapi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan besar.
“Pemerintah pusat menutup mata. Pemerintah daerah juga diam. Selayar ini seperti anak tiri dalam kebijakan perikanan nasional,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Tahun 2025 ini, fakta berbicara: Selayar kembali ditelantarkan. Lautnya jadi rebutan, ikannya jadi komoditas, tapi rakyat dan nelayannya tidak mendapat prioritas.
