‎Isu Pungli di Dinkes Selayar, Kabid Yankes Tegaskan Siap Diperiksa

‎SELAYARKINI – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar, Andi Iskandar, akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret namanya. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan siap menempuh jalur hukum demi membersihkan nama baiknya.

‎Isu pungli ini mencuat setelah sebuah akun media sosial bernama “tanadoang viral” di grup Wajah Selayar menuding adanya setoran rutin dari kepala puskesmas. Tuduhan itu kemudian ramai diperbincangkan dan menyulut reaksi publik.

‎Dalam klarifikasi resminya, Andi Iskandar menyebut tuduhan tersebut adalah fitnah yang mencoreng nama baik pribadi maupun instansi. 23/09/2025

‎ “Saya dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Itu fitnah dan pencemaran nama baik. Tindakan akun itu jelas melanggar UU ITE. Karena itu saya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun tersebut,” ujarnya.

‎Menurutnya, isu yang beredar tidak hanya mengganggu dirinya, tetapi juga keluarga serta kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Ia menilai cara-cara semacam itu berbahaya jika dibiarkan.

‎Andi menambahkan, dirinya siap diperiksa oleh pihak eksternal, termasuk Inspektorat maupun aparat penegak hukum, untuk membuktikan bahwa tidak ada praktik pungli sebagaimana dituduhkan.

‎ “Saya senantiasa bekerja sesuai aturan, secara transparan dan akuntabel. Jika ada pemeriksaan, saya siap terbuka. Kami di Dinas Kesehatan justru selalu berfikir bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal,” tegasnya.

‎Ia juga meminta masyarakat agar bijak dalam menerima informasi dari media sosial, serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum terbukti kebenarannya.

‎ “Jangan main-main dengan kepentingan rakyat. Jangan pula kami terus difitnah. Bantulah kami, doakan kami, agar pelayanan kesehatan di Selayar semakin baik dan masyarakat mendapat haknya secara penuh,” tambahnya.

‎Dengan langkah hukum yang akan ditempuh serta kesediaannya untuk diperiksa oleh pihak eksternal, Andi Iskandar berharap masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang. Kini, publik menunggu pembuktian melalui proses hukum sekaligus sikap tegas pemerintah daerah dalam merespons isu yang telah terlanjur menyita perhatian ini.