Istri Ketua BPD Diduga Terima Bantuan PKH, Warga Pertanyakan Kelayakan Penerima
.jpeg) |
| Gambar Ilustrasi |
SELAYARKINI — Warga Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dikejutkan oleh informasi bahwa istri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diduga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat yang mempertanyakan kelayakan dan keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Berdasarkan data yang beredar di kalangan warga, nama istri Ketua BPD telah lama tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Padahal, program ini ditujukan untuk keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, seperti keluarga dengan anak usia sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Sementara banyak warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapat bantuan. Ini sangat tidak adil,” ujar Irma, Selasa (29/04/2025).
Salah satu pendamping PKH di Kabupaten Kepulauan Selayar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan, pihak yang bersangkutan seharusnya mengajukan graduasi mandiri karena suaminya telah menerima honor rutin sebagai Ketua BPD yang bersumber dari APBD.
"Atau pemerintah desa dapat mengeluarkan nama yang bersangkutan melalui mekanisme Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 73 Tahun 2024 tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," tambahnya.
Dinas Sosial setempat juga diminta turun tangan untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa penyaluran PKH tepat sasaran.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan distribusi bantuan sosial yang dinilai masih rawan penyimpangan dan belum sepenuhnya tepat sasaran.
