Harga Pertamax Tembus Rp 25 Ribu di Pulau Jampea, Solar di Takabonerate Capai Rp 14 Ribu: Arsil Ihsan Soroti Krisis BBM di Kepulauan Selayar
SELAYARKINI – Harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menjadi sorotan. Di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, Pulau Jampea, harga Pertamax di tingkat eceran menembus angka Rp25.000 per liter dalam sepekan terakhir.
Tak hanya mahal, warga juga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan BBM, terutama jenis Pertamax yang dibutuhkan untuk kendaraan dan aktivitas harian.
Situasi serupa terjadi di Kecamatan Takabonerate. Harga BBM untuk kebutuhan nelayan dilaporkan mencapai Rp14.000 per liter, sementara solar untuk kebutuhan pembangkit listrik di beberapa pulau menembus harga lebih dari Rp20.000 per liter. Pasokan BBM pun sebagian besar masih harus didatangkan dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kepulauan Selayar, Arsil Ihsan. Ia menilai pemerintah belum sepenuhnya hadir menjamin distribusi energi yang adil bagi warga di wilayah kepulauan.
"Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Warga di pulau-pulau juga bagian dari Republik ini. Mereka berhak mendapat BBM dengan harga yang wajar," tegas Arsil saat ditemui, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, mahalnya harga BBM di wilayah kepulauan seperti Takabonerate disebabkan terbatasnya jalur distribusi dan belum adanya sistem logistik khusus untuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Arsil mendorong Pertamina, Pemprov Sulsel, dan BPH Migas untuk turun langsung meninjau kondisi lapangan. Ia juga mengusulkan agar program BBM Satu Harga dan pembangunan SPBU Kompak segera diperluas hingga ke pulau-pulau kecil.
"Kalau dibiarkan terus seperti ini, masyarakat kita makin tertinggal. BBM mahal artinya biaya hidup naik, nelayan tidak bisa melaut, roda ekonomi jadi tersendat," tambahnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam merancang kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
"Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daratan. Kepulauan juga harus mendapat perhatian dan prioritas," tutupnya.
