‎Apresiasi Ekspor Kelautan Sulsel, Siti Hediati Diminta Perhatikan Masalah Nelayan Taka Bonerate

‎Apresiasi Ekspor Kelautan Sulsel, Siti Hediati Diminta Perhatikan Masalah Nelayan Taka Bonerate

‎SELAYARKINI – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi produk kelautan dan perikanan unggulan Sulawesi Selatan yang diminati pasar internasional. Di saat bersamaan, nelayan di Kepulauan Selayar, khususnya kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, mengeluhkan aktivitas ekonomi mereka lumpuh akibat penyegelan keramba oleh pihak berwenang.

‎Produk kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan seperti ikan tuna, teripang, dan gurita mendapat pujian dari Siti Hediati Soeharto. Legislator yang akrab disapa Titiek ini menilai komoditas ekspor laut Sulsel memiliki kualitas luar biasa dan digemari pasar China serta negara lainnya.

‎“Saya kagum, banyak sekali yang diekspor. Gurita bagus sekali. Komoditas ekspor yang luar biasa,” kata Titiek saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, Selasa (12/8/2025).

‎Dalam kunjungan itu, ia bersama rombongan Komisi IV dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meninjau berbagai produk kelautan unggulan, sembari menegaskan komitmen mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

‎Namun, di Kepulauan Selayar, sejumlah pengusaha dan nelayan keramba ikan hidup justru menghadapi hambatan. Keramba mereka disegel oleh tim gabungan Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR) dan Kepolisian, dengan perlengkapan seperti jaring ikut disita. Padahal, para pedagang mengaku telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Salah Satu Keramba yang tidak beroperasi imbas Janji dan Aturan Balai TN Takabonerate

‎“Akibatnya kami tidak bisa membeli hasil pancingan nelayan. Aktivitas ekonomi lumpuh total,” ujar salah satu pemilik keramba.

‎Para nelayan juga menuding adanya perlakuan berbeda, sebab ada pihak lain yang tetap diizinkan beroperasi tanpa gangguan. Mereka meminta agar pemerintah dan DPR turun langsung menengahi persoalan ini, demi kepastian usaha dan keberlangsungan hidup nelayan setempat.