Janji Bantuan Rp 8 Miliar untuk Korban Gempa 7,6 SR di Selayar Masih Sebatas Data Manis?
SELAYARKINI – Janji bantuan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, senilai Rp 8 miliar untuk warga terdampak gempa 7,6 SR yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Selayar pada 14 Desember 2021 kembali menjadi sorotan. Empat tahun berlalu, publik mulai mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran yang dinilai lebih banyak tercatat di atas kertas ketimbang benar-benar dirasakan warga.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sedikitnya 230 rumah warga di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kerusakan akibat guncangan hebat gempa yang berpusat di wilayah Flores Timur, NTT. Selain rumah warga, satu gedung sekolah, dua bangunan tempat ibadah, serta satu rumah jabatan kepala desa juga tercatat terdampak. Gempabumi tersebut berada pada koordinat 7.95 LS dan 122.24 BT.
Dengan tingkat kerusakan sebesar itu, pemerintah saat itu berjanji menyalurkan bantuan pemulihan senilai Rp 8 miliar. Anggaran tersebut disebut mencakup perbaikan hunian, fasilitas umum, hingga dukungan sosial bagi warga terdampak. Pendataan pun dilakukan berkali-kali, terutama di wilayah Pasilambena, Pasimarannu, dan Takabonerate, yang menjadi kawasan paling terdampak gempat laut tersebut.
Namun hingga kini, bantuan yang dijanjikan disebut tak pernah benar-benar terealisasi sebagaimana disampaikan pemerintah. Warga mengaku hanya menerima bantuan awal pada masa tanggap darurat.
“Pernah didata beberapa kali, tapi bantuan besar itu tidak pernah kami lihat. Yang ada hanya bantuan darurat dulu,” ujar Dg. Padaeng (52), warga Pasilambena yang rumahnya masuk kategori rusak berat.
Di sisi lain, publik hingga kini tidak pernah menerima laporan resmi mengenai realisasi anggaran Rp 8 miliar tersebut. Tidak ada penjelasan mengenai berapa dana yang telah disalurkan, siapa saja penerimanya, serta untuk keperluan apa saja dana tersebut digunakan. Yang tersisa hanyalah data bantuan yang terdengar manis, namun belum terbukti menyentuh para penyintas gempa.
Sejumlah aktivis kebencanaan mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membuka laporan secara transparan. Mereka menilai dana sebesar itu tidak boleh menguap tanpa jejak.
“Ini miliaran rupiah, bukan angka kecil. Pemerintah harus jelas: sudah dipakai di mana, dan siapa penerimanya,” tegas Marzuki.
Hingga hari ini, warga terdampak masih menunggu kepastian. Sementara itu, janji bantuan Rp 8 miliar yang dulu menjadi harapan besar pascabencana kini berubah menjadi pertanyaan besar yang belum juga terjawab.
