Abrasi Pantai Meluas, Warga Kaitkan dengan Pembangunan KDKMP: Wakil Rakyat Diminta Jangan Diam

Selayarkini — Kekhawatiran masyarakat pesisir terhadap abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai meluas. Di sejumlah wilayah, warga mengaku garis pantai perlahan terus terkikis, sementara pengawasan terhadap aktivitas pengambilan pasir dinilai belum sepenuhnya memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Situasi itu kini dikaitkan warga dengan pembangunan gedung KDKMP yang sementara berjalan menggunakan material pasir dalam jumlah besar. Masyarakat mulai mempertanyakan dari mana asal material proyek tersebut, di tengah larangan pengambilan pasir yang diberlakukan kepada warga dengan alasan menjaga lingkungan.

Bagi warga, pembangunan daerah memang penting dan menjadi bagian dari program pemerintah yang harus didukung bersama. Namun masyarakat juga berharap pembangunan tidak mengabaikan kondisi lingkungan pesisir yang saat ini mulai memprihatinkan.

“Pantai makin terkikis, masyarakat diminta berhenti ambil pasir karena dianggap merusak lingkungan. Tapi proyek pembangunan tetap jalan dan butuh banyak pasir. Di situ masyarakat mulai bertanya-tanya,” ujar SP, warga Desa Laiyolo.

Menurutnya, keresahan masyarakat bukan semata soal proyek pembangunan KDKMP, melainkan soal keterbukaan dan pengawasan terhadap penggunaan material yang dipakai dalam proyek pemerintah.

Ia mengatakan masyarakat ingin ada penjelasan yang terbuka agar tidak muncul kesan aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara kebutuhan proyek tetap berjalan tanpa penjelasan yang jelas kepada publik.

“Kalau alasannya untuk menyelamatkan pantai dari abrasi, seharusnya semua pihak juga diawasi dengan aturan yang sama. Jangan sampai masyarakat kecil ditekan, tetapi penggunaan material proyek tidak pernah dijelaskan asal-usulnya,” katanya.

Di tengah polemik tersebut, warga juga mulai mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai belum terlihat aktif menyuarakan keresahan masyarakat pesisir.

“Wakil rakyat harusnya hadir di tengah masyarakat. Abrasi ini bukan persoalan kecil karena menyangkut lingkungan dan kehidupan warga pesisir ke depan,” lanjutnya.

Masyarakat berharap DPRD tidak hanya fokus mendukung pembangunan fisik, tetapi juga ikut mengawal dampak lingkungan yang ditimbulkan agar program pemerintah tetap berjalan tanpa memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Selain ancaman abrasi, warga pesisir mengaku sebagian masyarakat kehilangan penghasilan setelah aktivitas pengambilan pasir diperketat. Selama ini, pekerjaan mengambil dan menjual pasir menjadi sumber ekonomi bagi sejumlah keluarga.

Sebelumnya, Pengangkut Pasir dengan mobil Truck sempat di konfirmasi, iya mengatakan pasir untuk pembangunan KDKMP.

Karena itu, warga berharap pemerintah daerah menghadirkan solusi yang adil, sekaligus membuka informasi terkait legalitas dan sumber material yang digunakan dalam pembangunan KDKMP agar tidak terus memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Bagi warga pesisir Selayar, pembangunan daerah memang penting. Namun menjaga pantai agar tidak terus terkikis juga menjadi tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan.