Ada Apa dengan Dana BOS SDN Palemba? LSM LIRA Angkat Bicara

Selayarkini — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SDN Palemba No. 21 Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar, menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa kepala sekolah yang belum definitif diduga merangkap sebagai pengelola sekaligus bendahara dana BOS senilai sekitar Rp50 juta.

Sorotan itu mencuat setelah Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran di sekolah tersebut. Informasi yang diterima menyebutkan dana BOS diduga dikelola langsung oleh kepala sekolah tanpa adanya bendahara khusus.

Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah. Warga menilai pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Yang menjadi perhatian masyarakat adalah bagaimana sistem pertanggungjawabannya jika kepala sekolah juga bertindak sebagai bendahara. Ini perlu dijelaskan supaya tidak menimbulkan asumsi liar,” ujar Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan.

Pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kepulauan Selayar segera melakukan pengawasan dan klarifikasi terkait pengelolaan dana BOS tersebut. Menurutnya, dana BOS merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, status kepala sekolah yang disebut masih belum definitif juga menjadi perhatian warga. Meski demikian, masyarakat berharap seluruh administrasi sekolah tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini ditayangkan masih menunggu Konfirmasi lanjutan pihak UPT SDN Palemba No. 21 Desa Kalepadang maupun Dinas Pendidikan Kepulauan Selayar belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di lingkungan sekolah. Transparansi pengelolaan dana pendidikan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan operasional sekolah.