Harga BBM Naik, Nelayan Selayar Pertanyakan Subsidi: "Kami Tidak Pernah Merasakannya

Selayarkini – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 10 Juni 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah pasaran harga ikan yang tidak menentu, nelayan mengaku semakin terhimpit oleh tingginya biaya operasional melaut.

Sejumlah nelayan mempertanyakan kejelasan penyaluran subsidi yang selama ini disebut-sebut diperuntukkan bagi sektor perikanan tangkap. Menurut mereka, bantuan tersebut belum benar-benar dirasakan oleh sebagian besar nelayan kecil di daerah.

"Yang perlu diperjelas dulu itu sampai di mana subsidi untuk nelayan. Selama ini nelayan tidak pernah benar-benar merasakan manfaatnya," ujar Tiar salah seorang nelayan di Selayar.

Keluhan itu muncul setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih dipertahankan pada harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. 

Bagi nelayan, persoalan bukan hanya soal kenaikan harga BBM. Fluktuasi harga ikan di tingkat pengepul dinilai membuat pendapatan mereka sulit diprediksi. Saat hasil tangkapan melimpah, harga ikan justru sering mengalami penurunan, sementara biaya melaut terus meningkat.

Kondisi tersebut membuat banyak nelayan berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme subsidi bagi sektor perikanan. Mereka meminta adanya kepastian mengenai siapa yang berhak menerima subsidi, bagaimana prosedurnya, serta pengawasan terhadap distribusinya agar tepat sasaran.

Di wilayah kepulauan seperti Selayar, BBM menjadi salah satu kebutuhan utama bagi aktivitas melaut. Tanpa dukungan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, dikhawatirkan beban ekonomi masyarakat pesisir akan semakin berat.

Nelayan berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak hanya fokus pada stabilitas pasokan BBM, tetapi juga memastikan bahwa program subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang setiap hari menggantungkan hidup dari laut.

"Kalau subsidi itu memang ada untuk nelayan, kami hanya ingin tahu sampai di mana realisasinya. Jangan sampai nelayan hanya mendengar ada subsidi, tetapi tidak pernah merasakan manfaatnya," ungkap Tiar seorang nelayan.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama di daerah kepulauan yang sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Tanpa keberpihakan yang nyata, nelayan kecil berisiko semakin terjepit di tengah kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian harga hasil tangkapan.