Tio Ardianto: Penangkapan Eks Kepala BGN Harus Jadi Pintu Masuk Membongkar Dugaan Korupsi MBG

Selayarkini – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tio Ardianto, menilai penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung harus menjadi momentum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataannya, Tio mengatakan langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung patut diapresiasi karena sejalan dengan berbagai kritik yang selama ini disampaikan masyarakat sipil terhadap tata kelola program tersebut.

Menurutnya, penangkapan pejabat tertinggi di lembaga pelaksana MBG menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tidak boleh berhenti pada level administratif semata.

"Ini menjadi bukti bahwa kritik publik terhadap program MBG tidak bisa dianggap angin lalu. Ketika aparat penegak hukum menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus didukung dan dikawal bersama," ujarnya. 4/06/2026

Meski demikian, Tio mengingatkan agar kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan individu tertentu. Ia menilai persoalan yang lebih penting adalah membenahi sistem pengelolaan program agar praktik serupa tidak kembali terulang.

Menurut Tio, jika setelah penangkapan tersebut tidak ada perubahan dalam mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta penentuan sasaran penerima manfaat, maka akar persoalan sesungguhnya belum terselesaikan.

Ia juga menyoroti berbagai kritik yang selama ini muncul terkait desain dan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas agar program yang menggunakan anggaran besar itu benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Jangan sampai fokus hanya tertuju pada siapa yang ditangkap, sementara persoalan tata kelola dan pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan justru tidak dibenahi," katanya.

Tio juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia menilai kasus korupsi dengan nilai besar sulit terjadi tanpa adanya dukungan, pembiaran, atau keterlibatan pihak lain dalam rantai pengambilan keputusan.

Karena itu, ia berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan tanpa memandang jabatan maupun posisi politik pihak yang diduga terlibat.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Jika ada pihak lain yang turut bertanggung jawab, maka proses hukum harus menyentuh semuanya, bukan hanya berhenti pada satu atau dua orang," tegasnya.

Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional belakangan menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

Masyarakat kini menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, sekaligus berharap kasus tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program yang dibiayai oleh uang negara.