Warga Selayar Kaget Masuk Desil 6, Tinggal di Rumah Orang Tua dan Tak Punya Pekerjaan Tetap
.jpeg){kind=small}
 |
| Gambar Ilustrasi oleh Ai |
Selayarkini - Data desil kesejahteraan masyarakat mulai memunculkan pertanyaan di tengah warga Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejumlah masyarakat dari kalangan ekonomi bawah mengaku kaget ketika mengetahui dirinya justru masuk dalam kelompok desil yang secara klasifikasi berada pada tingkat ekonomi menengah hingga lebih tinggi.
Salah satunya Anwar, warga Kabupaten Kepulauan Selayar. Ia mengaku heran setelah mengetahui dirinya tercatat dalam Desil 6.
Padahal, Anwar mengaku hingga kini masih tinggal menumpang di rumah orang tuanya dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Lihat desilnya, deggghhh. SimpoleQ pejabat publik injo pole kamase. Nakke cobana nguppamaq bantuang modal usaha kamase, coba gele desil la tilingi,” tulis Anwar, Jumat (11/9/2026).
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data dan indikator yang digunakan dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat.
Desil 6 Masuk Kategori Menengah Atas
Dalam infografis klasifikasi desil yang beredar, Desil 1–4 ditempatkan sebagai kelompok miskin dan rentan. Sementara Desil 5–6 masuk kelas menengah, dengan Desil 6 dikategorikan “Menengah Atas”.
Pada Desil 6, kriteria yang dicantumkan antara lain memiliki aset cukup banyak, hunian nyaman dan akses layanan yang baik. Contoh kepemilikan atau akses yang disebut dalam infografis tersebut meliputi mobil, tabungan besar serta asuransi/investasi.
Sementara Desil 7–10 dikategorikan sebagai kelompok mampu dan kaya.
Namun, kondisi Anwar yang mengaku tidak mempunyai pekerjaan tetap dan masih menumpang di rumah orang tua membuat status tersebut dipertanyakan.
Pertanyaannya kemudian, apakah data desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan?
Apalagi bagi masyarakat ekonomi bawah, penetapan desil bukan sekadar persoalan angka. Status tersebut berpotensi berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Karena itu, pemerintah dan instansi terkait dinilai perlu memberikan ruang klarifikasi bagi warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Jangan sampai warga yang secara nyata masih membutuhkan dukungan justru dianggap sudah berada pada kelompok ekonomi menengah atas hanya karena persoalan data.
Baca Juga:
Posting Komentar