‎Uang Relawan Dipakai Belanja Peralatan Dapur SPPG, Siapa Bertanggung Jawab?

‎Selayarkini — Persoalan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata tidak berhenti pada polemik pemberhentian 14 relawan. Di balik aksi protes yang terjadi pada Rabu malam, 4 November 2026, muncul persoalan lain: sejumlah peralatan dapur yang disebut dibeli menggunakan dana pribadi relawan diklaim belum dibayarkan.

‎Persoalan pembayaran tersebut menjadi salah satu latar belakang aksi protes para pekerja. Mereka mengangkat sejumlah peralatan masak dari dalam dapur sekitar pukul 23.32 WITA. Aksi itu terjadi setelah muncul persoalan mengenai keberlanjutan keterlibatan mereka dalam operasional dapur.

‎Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengelola SPPG terhadap dana pribadi relawan yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur.

‎Jika pembelian dilakukan atas kebutuhan operasional dan sepengetahuan pihak pengelola, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayarannya?

‎

‎Dana Pribadi, Peralatan Belum Dibayar

‎Informasi mengenai penggunaan dana pribadi relawan untuk membeli peralatan dapur memperluas persoalan yang sebelumnya hanya dipahami sebagai konflik ketenagakerjaan.

‎Relawan disebut telah mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dapur. Namun, pembayaran atas sejumlah barang tersebut diklaim belum diselesaikan.

‎Ketika hubungan kerja kemudian bermasalah, persoalan pembayaran itu ikut mencuat. Aksi mengangkat peralatan dapur menjadi bentuk protes atas kondisi yang mereka persoalkan.

‎Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata siapa yang masih bekerja dan siapa yang tidak lagi dilibatkan. Ada pula persoalan kewajiban pembayaran atas barang yang disebut telah dibeli menggunakan uang pribadi relawan.

‎Pihak pengelola perlu menjelaskan apakah pembelian tersebut dilakukan atas instruksi, persetujuan, atau sepengetahuan mitra dan yayasan. Bukti transaksi, daftar barang, serta nilai pembayaran yang masih tertunggak juga perlu dibuka agar persoalan ini dapat diperiksa secara objektif.

‎

‎Mitra Membantah PHK, tetapi Persoalan Pembayaran Belum Terjawab

‎Mitra SPPG Bontomatene, Ismail Zahir, sebelumnya membantah adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 14 relawan.

‎Dalam klarifikasi kepada Media Realitynews.web.id, Senin, 9 November 2026, Ismail menyebut kebijakan yang diterapkan bukan PHK, melainkan sistem pergiliran jadwal kerja atau shifting.

‎Namun, bantahan tersebut belum menjawab persoalan lain yang ikut memicu ketegangan, yakni pembayaran peralatan dapur yang diklaim menggunakan dana pribadi relawan.

‎Jika memang tidak ada PHK, bagaimana status para relawan yang melakukan protes? Dan bagaimana penyelesaian pembayaran barang yang telah mereka belanjakan untuk kebutuhan dapur?

‎Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan mengenai sistem kerja. Pengelola juga harus memberikan kepastian atas kewajiban finansial yang masih dipersoalkan.

‎

‎Yayasan Harus Menjelaskan Tanggung Jawab Pengelolaan

‎Dapur SPPG Bontomatene berada di bawah naungan Yayasan Asso'ong Kabajikang Silajara. Karena itu, yayasan dan mitra perlu menjelaskan mekanisme pengadaan peralatan, sumber pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran barang-barang tersebut.

‎Apabila relawan memang menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional, harus ada kejelasan mengenai dasar pembelian, persetujuan pengelola, dan mekanisme penggantian dana.

‎Jangan sampai kebutuhan operasional program dibebankan kepada relawan, sementara ketika muncul persoalan hubungan kerja, tanggung jawab pembayaran justru tidak memperoleh kepastian.

‎Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pelayanan publik yang membutuhkan tata kelola profesional. Relawan yang terlibat di dalamnya tidak semestinya dibiarkan menanggung sendiri persoalan pembiayaan yang berkaitan dengan operasional dapur.

‎Kini, persoalan SPPG Bontomatene membutuhkan lebih dari sekadar bantahan. Mitra dan yayasan perlu menjelaskan nasib 14 relawan sekaligus menyelesaikan persoalan pembayaran peralatan yang diklaim belum dilunasi.

‎Sebab, jika benar peralatan dapur dibeli menggunakan uang pribadi relawan, pertanyaannya sederhana: ketika barang sudah digunakan untuk operasional, mengapa pembayarannya belum juga diselesaikan?

‎