Pemerintah Siapkan Rp3.786 Triliun, Begini Rincian RAPBN 2026
.jpeg) |
| Pemerintah Siapkan Rp3.786 Triliun, Begini Rincian RAPBN 2026 |
| SELAYARKINI – Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan tema Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi. Tema ini menjadi arah kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah tantangan global. |
Dalam Nota Keuangan 2026, APBN disiapkan sebagai “tameng” menghadapi ketidakpastian dunia akibat konflik geopolitik, risiko krisis pangan dan energi, hingga ancaman siber. Meski begitu, ketegangan global diperkirakan sedikit mereda, memberi peluang ekonomi bergerak lebih baik. IMF memprediksi ekonomi dunia tumbuh 3,1 persen pada 2026, naik tipis dari 3,0 persen di 2025.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga SUN 10 tahun 6,9 persen.
Pendapatan negara 2026 dipatok Rp3.136,5 triliun, terdiri dari pajak Rp2.692 triliun, PNBP Rp455 triliun, dan hibah Rp0,7 triliun. Belanja negara diproyeksikan Rp3.786,5 triliun yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.147,7 triliun serta transfer ke daerah Rp638,8 triliun. Defisit anggaran diperkirakan Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Beberapa program prioritas yang akan dibiayai antara lain:
- Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah,
- Penguatan Ketahanan Pangan melalui lumbung pangan nasional dan cadangan pemerintah,
- Ketahanan Energi,
- Pendidikan Bermutu dan Kesehatan Berkualitas,
- Penguatan Koperasi Desa.
Pendapatan negara akan digenjot lewat modernisasi sistem pajak (Core Tax), kerja sama lintas lembaga (Joint Program), dan digitalisasi tata kelola sumber daya alam lewat SIMBARA. Pemerintah juga menegaskan akan mengelola pembiayaan anggaran secara hati-hati demi menjaga kesehatan fiskal, sambil tetap memberi dorongan pada ekonomi rakyat.
“APBN 2026 disusun untuk menjawab tantangan zaman dan menjaga dapur rakyat tetap ngebul. Kami pastikan belanja negara tepat sasaran dan mendukung kemajuan daerah,” tegas pemerintah dalam Nota Keuangan
