Kasat Reskrim Polres Selayar Selidiki Dugaan Pelanggaran Retribusi di PPI Bonehalang

SELAYARKINI — Polres Kepulauan Selayar mulai mendalami polemik pengelolaan dan penarikan retribusi di kawasan Pelabuhan Perikanan (PPI) Bonehalang yang belakangan menjadi sorotan publik.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar IPTU Sukarman, S.H, M.H menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan penarikan retribusi di PPI Bonehalang. Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan awak media di Klasik Coffee, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Kasat Reskrim, langkah penyelidikan dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat serta ramainya perbincangan di media sosial terkait penarikan retribusi, khususnya retribusi parkir yang dinilai memberatkan warga.

“Kami sedang mendalami dan mengumpulkan informasi terkait mekanisme penarikan retribusi di PPI Bonehalang, termasuk kewenangan pihak yang melakukan pemungutan,” ujar Kasat Reskrim.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, menegaskan bahwa pengelolaan retribusi harus dilakukan sesuai aturan dan mendapat izin dari otoritas yang berwenang.

“Saya sampaikan kalau sesuai aturan dan sudah mendapat izin dari otoritas yang memberikan kewenangan,” ujar Natsir Ali melalui pesan singkat pada Minggu (14/12/2025).

Bupati juga mempertanyakan apakah UPTD memiliki kewenangan dalam memberikan izin pengelolaan retribusi di PPI Bonehalang. Ia bahkan mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung ke Dinas Perikanan Provinsi sebagai pemegang aset dan kewenangan atas PPI Bonehalang.

Dari pernyataan tersebut, diduga Bupati belum memperoleh informasi secara utuh terkait adanya pengelolaan PPI Bonehalang oleh pihak ketiga.

Pantauan media di lapangan, hingga Sabtu (13/12/2025), penarikan retribusi parkir di kawasan PPI Bonehalang masih terus berlangsung. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas agar polemik ini tidak berlarut dan merugikan masyarakat.