ITSBM Selayar Gandeng Yayasan Bidikrasi, KPU, Bawaslu dan KAHMI Perkuat Pendidikan Demokrasi

Selayarkini – Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM) Selayar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Bidikrasi Tanadoang, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan KAHMI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi di Bumi Tanadoang.

Penandatanganan MoU tersebut dirangkaikan dengan Lokakarya Penyelenggaraan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi Indonesia yang berlangsung di Warkop KEKO, Jalan A.P. Pettarani, Benteng, Rabu (8/7)

Kegiatan ini dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Komisioner KPU dan Bawaslu, pengurus KAHMI, pimpinan ITSBM Selayar, serta perwakilan partai politik. Kolaborasi ini menjadi langkah awal membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik dan demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembina Yayasan Bidikrasi Tanadoang yang juga Rektor ITSBM Selayar, Prof. Dr. Dra. Akbar Silo, M.S., M.H., Cegi, mengatakan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi merupakan program yang masih sangat terbatas di Indonesia. Bahkan, Sulawesi Selatan baru pertama kali menyelenggarakan program tersebut.

"Program seperti ini masih sangat terbatas pelaksanaannya di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Menurut Prof. Akbar, demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemilu. Pendidikan politik yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita ingin terus mengoptimalkan kualitas demokrasi kita agar setiap warga negara mengetahui apa peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan politik dan demokrasi. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi proses pemilihan umum semata, tetapi menjadi budaya yang melahirkan partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan daerah," katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bidikrasi Tanadoang, Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan lokakarya dan penandatanganan MoU tersebut.

Ia berharap Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi dapat menjadi wadah penguatan kapasitas bagi masyarakat sekaligus melahirkan budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi menjadi langkah konkret bagi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih berkualitas, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar," tuturnya.

Melalui kerja sama ini, ITSBM Selayar, Yayasan Bidikrasi Tanadoang, KPU, Bawaslu, dan KAHMI berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Kebijakan dan Pendidikan Demokrasi Indonesia sebagai ruang pembelajaran, penguatan kapasitas, serta pengembangan budaya demokrasi yang inklusif.

Program tersebut diharapkan mampu mencetak generasi pemimpin, penyelenggara negara, akademisi, dan masyarakat yang memiliki pemahaman kuat tentang kebijakan publik dan demokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat.