Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Daerah Sulit Fiskal, Realisasi Tunggu Arahan Presiden

Selayarkini – Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Namun, kebijakan tersebut belum dapat direalisasikan karena masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pemerintah sudah menghitung kebutuhan fiskal masing-masing daerah. Namun, keputusan terkait penambahan anggaran masih menunggu arahan Presiden," ujar Purbaya.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, besaran anggaran yang akan diberikan maupun jadwal penyalurannya masih menunggu keputusan pemerintah.

Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih terdapat 39 pemerintah daerah yang belum mampu membayar gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mengkaji pemberian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Selain mempertimbangkan tambahan anggaran, pemerintah juga meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengendalikan belanja pegawai agar tidak membebani APBD.

Pemerintah menegaskan, kebijakan penambahan anggaran hanya akan diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria dan telah melalui proses verifikasi. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memperkuat kondisi fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. (*)