Penyegelan Keramba Dinilai Tak Adil, Nelayan Desak Solusi

‎Keramba mereka disegel, pengusaha tetap beroperasi. Ekonomi nelayan lumpuh. Wakil rakyat mendesak keadilan dan pendampingan negara.

‎SELAYARKINI - Sudah hampir sebulan, lima keramba ikan hidup milik pengepul lokal di kawasan Taman Nasional Takabonerate disegel. Penyegelan dilakukan tim gabungan Balai Taman Nasional Takabonerate dan Kepolisian dengan dalih belum adanya kerja sama resmi antara pemilik keramba dan pihak balai.

‎Keramba-keramba itu tersebar di Pulau Rajuni, Tarupa, Jinato, dan Pasitallu. Selain memasang garis polisi, petugas turut menyita jaring dan perlengkapan lain. Akibatnya, aktivitas ekonomi nelayan mandek. “Kami tidak bisa kerja, anggota nelayan juga terhenti,” kata seorang pengepul di Jinato.

‎Namun di lokasi lain, sejumlah keramba milik pengusaha tertentu tetap beroperasi. Seorang petugas menyebut, mereka telah menjalin kerja sama dengan balai. Perbedaan perlakuan itu memicu protes. “Kenapa kami disegel, tapi mereka dibiarkan? Kami juga ingin legal, tapi tidak tahu jalurnya,” ujar pengepul lain.

‎Protes para nelayan akhirnya sampai ke telinga Arsil Ihsan, anggota DPRD Kepulauan Selayar dari Fraksi NasDem. Ia menyebut penyegelan tanpa pendampingan adalah bentuk ketidakadilan. “Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal perut ribuan nelayan Takabonerate,” kata Arsil.

‎Ia mendesak negara hadir membina, bukan sekadar menindak. Kawasan konservasi, kata Arsil, tak boleh jadi penghalang hidup warga. Taman Nasional Takabonerate seluas 530 ribu hektare memang ditetapkan sebagai kawasan konservasi prioritas nasional. Tapi di dalamnya, ribuan jiwa hidup dari laut.

‎Nelayan berharap, selain penegakan hukum, ada pendampingan nyata. Mereka ingin tetap hidup, sambil menjaga laut.