‎Korban Gempa Selayar Bosan Didata, Realisasi Dana Rp8 Miliar Bantuan Masih Misterius

‎SELAYARKINI – Warga terdampak gempa lima tahun silam di Kecamatan Pasimarannu dan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, kembali mempertanyakan kejelasan bantuan bedah rumah yang pernah dijanjikan pemerintah.

‎Sejumlah warga mengaku lelah karena berulang kali didata tanpa ada realisasi. “Kami sudah bosan didata terus, tapi bantuan tak kunjung datang,” ungkap Patta salah seorang warga terdampak, Selasa (3/9/2025).

‎Diketahui, anggaran bantuan untuk korban gempa di wilayah tersebut mencapai kurang lebih Rp8 miliar. Namun hingga kini, warga mengaku tidak mengetahui ke mana arah dan realisasi dana tersebut.

‎Mengutip laporan CNBC Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 230 rumah di Kabupaten Selayar mengalami kerusakan usai gempabumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (14/12/2021). Selain rumah warga, satu unit gedung sekolah, dua bangunan tempat ibadah, dan satu rumah jabatan kepala desa juga terdampak. Pusat gempa berada di 7,95 LS dan 122,24 BT.

‎Sementara itu, dikutip dari laman resmi www.sulselprov.go.id, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp8 miliar untuk penanganan kedaruratan bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan tersebut disebut ditujukan guna memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan.

‎Dalam rapat paripurna memperingati Hari Jadi ke-417 Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat (25/11/2022), Andi Sudirman kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat terdampak. “Alhamdulillah, tahun lalu kita kucurkan Rp8 miliar, dan sudah terealisasi serta disalurkan ke masyarakat. Tahun ini kita kembali berikan bantuan keuangan,” kata Andi Sudirman di hadapan peserta rapat paripurna.

‎Namun faktanya, hingga kini sebagian masyarakat di Pasimarannu dan Pasilambena masih tinggal di rumah seadanya. Mereka mendesak agar pemerintah daerah dan pihak terkait menjelaskan secara transparan ke mana sebenarnya arah dana bantuan Rp8 miliar tersebut.