Minim Distribusi Resmi, Nelayan Takabonerate Terbebani Harga Solar

Minimnya distribusi resmi dan tingginya harga solar membuat nelayan di enam desa di Kepulauan Selayar bergantung pada pasokan dari luar pulau.

SELAYARKINI - Nelayan di kawasan Kepulauan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan bahan bakar jenis solar. Minimnya distribusi resmi dan tingginya ketergantungan pasokan dari luar pulau membuat kebutuhan bahan bakar nelayan tidak terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun dari enam desa utama, yakni Pulau Pasitallu, Latondu, Rajuni, Tarupa, Jinato, dan Tambuna, total kebutuhan solar nelayan di wilayah ini mencapai lebih dari 31.000 liter per bulan. Tercatat sebanyak 2.107 orang nelayan dan 1.369 unit perahu menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan bahan bakar tersebut.

Desa Rajuni menjadi wilayah dengan konsumsi tertinggi, yaitu 9.250 liter per bulan. Disusul oleh Desa Jinato (7.750 liter), Tarupa (5.800 liter), dan Pasitallu (3.175 liter). Rata-rata konsumsi solar per perahu berkisar antara 10 hingga 25 liter per hari.

Selain terbatas, harga solar juga relatif tinggi di lapangan, yakni berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 13.000 per liter. Kondisi ini membebani pengeluaran nelayan yang sebagian besar berskala kecil.

Sebagian besar pasokan solar selama ini didatangkan oleh pembeli ikan dari luar pulau, seperti Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Mereka datang secara berkala menggunakan perahu besar sambil membawa kebutuhan lainnya seperti sembako, alat tangkap, hingga barang konsumsi harian nelayan.

Legislator NasDem dari Kepulauan Selayar, Arsil Ihsan, menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural yang belum ditangani secara serius. Ia mendorong pemerintah daerah membentuk Unit Penyalur BBM Nelayan (UPBN) di kawasan padat nelayan seperti Taka Bonerate.

"Jika pemerintah serius, mestinya sudah ada UPBN di kawasan ini. Kita tidak bisa terus bergantung pada pihak luar untuk urusan kebutuhan dasar nelayan," ujarnya.

Arsil juga menilai subsidi distribusi dari pusat kabupaten penting untuk meringankan beban logistik antar pulau. Terlebih, nelayan di Takabonerate juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan konservasi karena wilayah mereka termasuk dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate yang berada di bawah pengelolaan balai konservasi.

Ia berharap pemerintah kabupaten bersama instansi terkait dapat segera menindaklanjuti persoalan ini secara sistematis, demi keberlangsungan ekonomi nelayan serta menjaga ketahanan pangan laut di kawasan kepulauan.