Polemik Lapak Pedagang di TPI Mencuat di Grup WhatsApp: Hanya Lumbung Suara Pemilu?

Polemik Lapak Pedagang di TPI Mencuat di Grup WhatsApp: Hanya Lumbung Suara Pemilu?

SELAYARKINI – Polemik keberadaan lapak pedagang di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di salah satu grup WhatsApp publik "Forum Peduli Selayar". Diskusi itu dipicu oleh ketidakmampuan dinas terkait dalam menertibkan area TPI yang kini dipenuhi pedagang non-ikan. Dugaan bahwa lapak tersebut hanya menjadi “lumbung suara” menjelang Pemilu semakin kuat.

Pertanyaan mendasarnya: benarkah keberadaan lapak pedagang di TPI hanya menguntungkan segelintir pihak saat momentum politik?

Mantan Anggota DPRD Selayar, Hasanuddin Chaer, turut angkat bicara dalam polemik tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah didesak untuk menyatukan aktivitas Pasar TPI dan Bonea. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, disimpulkan bahwa TPI seharusnya hanya difungsikan sebagai tempat pelelangan ikan.

“Namanya saja Tempat Pelelangan Ikan, tentu hanya untuk menjual ikan,” tegasnya.

Namun menurut Hasanuddin, upaya penertiban kala itu tidak berjalan mulus karena adanya sejumlah pertimbangan di lapangan:

1. Biaya operasional yang tinggi, termasuk sewa tempat dan transportasi.

2. Kebiasaan masyarakat, khususnya warga Bonehalang dan sekitarnya, yang sudah terbiasa berbelanja di TPI karena lokasinya lebih dekat.

3. Kekhawatiran munculnya pasar kaget di jalan-jalan sekitar pasar jika pedagang dipindahkan.

4. Fakta di lapangan, saat ini pun banyak pedagang menjual berbagai kebutuhan sebelum memasuki area pasar utama.

“Sebaiknya, TPI dikembalikan ke fungsi awal: tempat lelang ikan. Hasil lelang bisa dibawa ke Bonea untuk dijual kembali,” ujar Hasanuddin menegaskan.

Hal senada di sampaikan Supardi Idris, Saya masih teringat ketika peletakan batu pertama yang menghadirkan dirjen dan dibuka langsung wakil Bupati Ibu Hj. Syamsina Aroepala, bahwa peruntukan nya adalah tempat pelelangan ikan, bukan pasar ikan dan Lapak lainnya. Jelasnya

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar, Andi Ansar, juga menyampaikan kritik keras. Ia mengingatkan bahwa pihaknya pernah mendatangi DPRD untuk meminta agar TPI difungsikan sebagaimana mestinya. Namun permintaan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang serius.

“Kami pernah ke DPRD minta agar TPI difungsikan sesuai peruntukannya. Kenyataannya, pedagang pasar hanya dimanfaatkan saat Pemilu. Setelah itu, tak lagi dipedulikan,” ucap Andi.

Isu ini kembali memantik keresahan publik karena menandakan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dari pemerintah daerah. Masyarakat pun berharap agar polemik ini tidak terus menjadi siklus lima tahunan yang hanya muncul saat Pemilu, lalu menghilang begitu saja tanpa solusi.