Program Makan Bergizi Gratis Dikhawatirkan Bebani APBN, Pemerintah Diminta Transparan dan Realistis
 |
| Program Makan Bergizi Gratis Dikhawatirkan Bebani APBN, Pemerintah Diminta Transparan dan Realistis |
SELAYARKINI - Rencana pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) menuai kritik tajam setelah diproyeksikan akan menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp 240 triliun pada tahun 2026. Angka jumbo tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi fiskal negara yang tengah menghadapi tekanan utang dan ketimpangan belanja sosial lainnya.
Ekonom INDEF, Abra Talattov, menyuarakan keprihatinan. Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu sekitar 7% dari total belanja negara berpotensi menggerus ruang fiskal dan bahkan menambah beban utang bila tidak dirancang secara ketat dan transparan.
“Dengan skema pembiayaan yang belum jelas, program ini bisa menjadi beban jangka panjang. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak memaksakan populisme kebijakan yang merusak fondasi fiskal,” tegas Abra kepada media, Rabu (2/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencoba menenangkan publik. Ia menyatakan pemerintah masih melakukan penghitungan ulang bersama tim transisi presiden terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menekankan bahwa defisit fiskal tetap akan dijaga di bawah ambang 3% Produk Domestik Bruto sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
“Kita mendukung program prioritas. Namun, perlu desain yang matang agar tidak mengorbankan keberlanjutan fiskal,” ujar Sri Mulyani.
Meski program MBG diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah, para pengamat menilai bahwa program ini berisiko menjadi proyek ambisius yang mengabaikan realitas anggaran. Ketiadaan kerangka implementasi yang rinci serta belum adanya kejelasan sumber pendanaan, menimbulkan pertanyaan serius soal akuntabilitas kebijakan ini.
Tak sedikit pihak yang menilai, jika program ini dipaksakan tanpa kajian teknokratik yang kuat, stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terganggu. Dalam situasi di mana pembiayaan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih belum merata, publik patut menuntut keterbukaan.
Jangan sampai janji kampanye berbalut gizi gratis justru menyisakan malnutrisi fiskal di masa depan. (*)
