Pemadaman Listrik di Selayar Kian Parah, Tagihan Membengkak, Warga Kecil Terjepit
 |
| Pemadaman Listrik di Selayar Kian Parah, Tagihan Membengkak, Warga Kecil Terjepit |
SELAYARKINI – Warga Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluhkan meningkatnya frekuensi pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir. Tak hanya mengganggu aktivitas harian, banyak pelanggan justru dihadapkan pada pembengkakan tagihan listrik yang memicu keresahan, terutama bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Sejak awal Juli 2025, PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Selayar menjadwalkan pemadaman bergilir hampir setiap hari. Durasi padam berkisar antara 3 hingga 6 jam, dan mencakup sebagian besar wilayah daratan.
“Dulu saya isi token Rp50 ribu bisa sampai tujuh hari, sekarang belum lima hari sudah habis. Padahal listrik sering padam,” kata Ramlah, warga Benteng, kepada redaksi, Minggu (4/8/2025).
Tagihan Naik, Layanan Menurun
“Kalau tagihan tidak turun, lalu pemadaman terus terjadi, masyarakat yang jadi korban. Kami rugi dua kali,” kata Samsul, pelanggan pascabayar
Keluhan juga datang dari pelaku usaha kecil seperti warung makan, kedai kopi, laundry, dan pemilik toko es yang kehilangan omzet serta mengalami kerusakan alat akibat listrik yang nyala-padam tanpa pemberitahuan jelas.
PLN Belum Janjikan Kompensasi
Pihak PLN ULP Selayar sebelumnya menyebut bahwa pemadaman terjadi akibat gangguan pada beberapa unit pembangkit di PLTD Tangkala. Saat ini, proses penyewaan dan instalasi mesin tambahan sedang di tunggu.
Namun hingga kini belum ada kebijakan resmi dari PLN terkait pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak. Tidak ada pemotongan tagihan maupun tambahan daya token sebagai bentuk tanggung jawab.
“Kami juga bingung. PLN diam saja soal tagihan. Yang ada masyarakat yang terus dirugikan,” kata A’ba, pemilik warung makan di Benteng
Pemda Turun Tangan, Masyarakat Tunggu Kepastian
Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar disebut telah menyurati PLN Pusat untuk mendesak penanganan segera atas krisis listrik ini. Namun belum ada tanggapan terbuka yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga berharap adanya perhatian serius dari PLN maupun pemerintah pusat terhadap kondisi yang telah menekan ekonomi rumah tangga, utamanya warga berpenghasilan rendah.
“Kalau pemerintah betul-betul peduli, harus ada kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Bukan hanya janji normalisasi,” ujar Hartati, pelaku UMKM
Desakan Kompensasi: Akankah PLN Bertindak?
Hingga saat ini, belum ada kebijakan diskon tarif maupun skema bantuan bagi pelanggan terdampak pemadaman di Selayar. Program diskon tarif listrik 50 persen yang sempat berjalan nasional pada awal tahun 2025 sudah berakhir, dan belum diperpanjang.
Kondisi ini membuat warga bertanya-tanya: apakah PLN akan mengambil langkah konkret atau membiarkan masyarakat menanggung beban sendiri?
