1.186 Kendaraan Dinas Pemkab Selayar Menunggak Pajak, Potensi PAD Hilang Miliaran Rupiah

Gambar Ilustrasi Kendaraan Randis

Selayarkini – Sebanyak 1.186 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi tersebut menimbulkan sorotan karena pemerintah daerah selama ini gencar mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, sementara ratusan kendaraan operasional pemerintah justru belum memenuhi kewajiban yang sama. 

Data tunggakan kendaraan dinas tersebut mencakup kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan operasional yang digunakan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Akibat keterlambatan pembayaran pajak, daerah berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat masuk ke kas pemerintah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. 

Selain berdampak pada penerimaan daerah, tunggakan pajak kendaraan dinas juga dinilai dapat memengaruhi citra pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan administrasi kepada masyarakat. Pasalnya, kendaraan yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Adapun tunggakan pajak randis kendaraan roda 2 dan roda 3 berjumlah Rp.583.138.382 dan roda 4 sebesar Rp.552.615.566. Sehingga total tunggakan pajak kendaraan dinas Pemkab Kepulauan Selayar hingga 31 Mei 2026 berjumlah sebesar Rp.1.135.753.948 Miliar.

Persoalan kendaraan dinas di Kabupaten Kepulauan Selayar sebelumnya juga pernah menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan sejumlah barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas yang sudah tidak produktif atau tidak lagi digunakan secara optimal, untuk dilelang sebagai bagian dari penataan aset daerah. 

Pengamat pemerintahan menilai, penataan administrasi kendaraan dinas perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan aset, pembayaran pajak secara berkala, hingga evaluasi penggunaan kendaraan oleh masing-masing OPD. Langkah tersebut penting agar pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan tidak menimbulkan beban keuangan di kemudian hari. 

Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut. Selain meningkatkan kepatuhan administrasi, penyelesaian tunggakan juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel.